Beranda DAERAH Warga Dusun Tujuh Kampung Gunung Sangkaran, Saling Klem Lahan

Warga Dusun Tujuh Kampung Gunung Sangkaran, Saling Klem Lahan

7
0

Way Kanan – Menanggapi masalah terkait lahan produksi di dusun 7 kampung gunung sangkaran kec. Blambangan umpu ,saling klem anatara Kelompok ,10 warga simpang tiga kecamatan rebang tangkas,kepala dinas perkebunan kabupaten waykanan,

Aripin mengatan, lahan hutan produksi merupakan kewenagan kementrian kehutan provinsi di way kanan ada UPTD KPH bukit punggur dan ada UPTD dari dinas kehutanan provinsi, ini bicara kewenagan boss, ” ujar nya melalau pesan WA selasa 23/3/2021

Sementara ketua kelompok tani ramik ragom kampung gunung sangkaran Pahrosi, mengatakan, kami di gunung sangkaran sudah membetuk Dua kelompok tani dan di ketua ini gapoktan, di antara nya ,nama kelompok tani harapan jaya,ketua nya adalah Sampurna, dan kelompok tani Ramik Ragom ketua saya sendiri.

”Lalu di saat sedang ada verifikasi Vaktual di lapangan, ada segerombolan masa dan dengan camat rebang tangkas beserta aparat terkait. ”pak camat rabang tangkas, menga takan bahwa lahan yang kami ajukan tersebut di katakan adalah lahan garapan warganya yang belum memiliki izin bahkan lahan tersebut masih banyak hutannya,” ucap pahrosi.

Ia menambahkan, bagi kami sangat lah aneh jika aparatur negara seorang camat seolah2 melegallkan warganya merambah hutan Negara..dalam hal ini kami kedua kelompok tani yg tergabung dlm Gapoktan Karya sepakat.persoalan ini.akan kami seret ke Mejah Hijau..jika memungkinkan.ini yang pertama dan kedua pemerintah terkait KPH dan dinas linkungan hidup kehutanan perkebunan way kanan harus mampu mengklirkan warganya yang mana yg mau berizin dan yg mana merambah,”tegasnya.

“kami bisa saja langsung melapor namun hak atas tanah yang kami ajukan itukan amanat UU Negara yang diatur dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.Tentang Perhutanan Sosial. kalo kita membaca P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.Tentang Tatacara pelepasan Kawasan Hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber(Tanah obyek Reforma Agraria) di singkat TORA.,” tegas Pahrosi melalui pesan WA selasa 23/3

kami berharap kepada pemerintah daerah maupun Provinsi agar segera menyelesaikan terkait perasalah kami ini, agar nantinya kami mesyarakat dari dua belah pihak tidak terjadi salah paham. jelasnya.

 

Penulis : Kun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here