Beranda DAERAH Samsu Hilal, Membuka Acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2021

Samsu Hilal, Membuka Acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2021

13
0

Pesisir Barat – Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Samsu Hilal, mewakili Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal membuka secara langsung forum konsultasi publik tahun 2021, untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022. Yang dilaksanakan di Kantor Bappeda pesisir barat pasar way batu kecamatan pesisir tengah.

Dikatakan Samsu Hilal, forum konsultasi publik yang dilaksanakan saat ini merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kabupaten pesisir barat tahun 2022.

“Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dimulai satu tahun sebelum dilaksanakan. Sehingga pada awal tahun 2021 ini kita sudah memulai proses perencanaan untuk tahun 2022 mendatang,” ucapnya (Selasa 16/02/2021).

Dilanjutkannya, setelah pelaksanaan forum ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan se-kabupaten pesisir barat, forum gabungan perangkat daerah kabupaten pesisir barat, musrenbang RKPD kabupaten pesisir barat, musrenbang RKPD provinsi lampung hingga nantinya musrenbang nasional sebelum akhirnya RKPD kabupaten pesisir barat ditetapkan pada bulan juni/juli 2022.

Kemudian, harus menjadi perhatian bagi proses perencanaan pembangunan kabupaten pesisir barat tahun 2022, bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah harus memperhatikan rancangan prioritas daerah tahun 2022. Yaitu pembangunan sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan,
reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

“Kelima rancangan prioritas pembangunan untuk tahun 2022 mendatang diharapkan dapat ditelaah dan dipertajam bersama-sama dalam forum ini untuk menuju tema pembangunan pada tahun 2022 “Pembangunan Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia”,” jelasnya.

Rancangan prioritas ini juga akan disinkronkan dan disinergikan kembali dengan prioritas dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lampung. Agar hal ini dapat menjadi catatan dan pedoman, terlebih pada proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2022 mendatang.

“Kita diwajibkan untuk menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yaitu sistem informasi pembangunan daerah (sipd) kemendagri. Sehingga diminta untuk menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dengan hati-hati serta penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan”, pungkasnya.

 

Penulis : Indra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here