Beranda Politik Represenntasi Politk Perempuan di Indonesia

Represenntasi Politk Perempuan di Indonesia

65
0
Represenntasi Politk Perempuan di Indonesia
Represenntasi Politk Perempuan di Indonesia

Bandar Lampung – Fenomena berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di sejumlah belahan dunia telah memperburuk bahkan menghambat kemajuan individu serta membatasi kebebasan perempuan. (11/03)
Kemudian muncul solusi-solusi yang di tawarkan oleh negara-negara di dunia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta merekomendasikan kepada setiap pemerintahan untuk dapat memberikan ruang tertentu sebagai upaya meningkatkan kuantitas perempuan dalam jabatan-jabatan elektif (hasil pemilihan) maupun appointif (hasil pengangkatan/penunjukan).
Saat ini banyak aktivis perempuan yang terus mengaspirasi bahwa stratifikasi gender di era milineal saat ini harus dihapuskan. 
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, pemerintah Indonesia berupaya membangun peningkatan partisipasi politik perempuan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 
Dalam regulasi tersebut, memuat syarat 30% keterwakilan perempuan dalam pendirian atau kepengurusan partai politik serta sebagai calon anggota legislatif. 
Hal ini merupakan suatu affirmatif action guna menghilangkan hambatan legal partisipasi politik bagi perempuan. 
Secara yuridis diharapkan akan mampu memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan maupun proses politik di negeri ini.
Kelemahan pada pemilu 2004 berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bahwa calon legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. 
Hal tersebut memiliki konsekuensi calon legislatif dengan nomor urut besar memiliki peluang kecil dibandingkan calon legislatif  dengan nomor urut kecil. 
Sebagian besar calon legislatif perempuan pada pemilu 2004 ditempatkan pada nomor urut besar sehingga kesempatan untuk lolos menjadi anggota legislatif sangat kecil.
Berpijak pada pengalaman pemilu 2004, kemudian muncul gagasan untuk menerapkan zipper system dalam pemilu. 
Sistem ini mengharuskan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu orang calon legislatif perempuan di antara tiga orang calon legislatif dalam posisi yang berurutan nomor urut. 
Gagasan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 245 yang menerangkan bahwa 
“Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”.
Berbagai regulasi diatas merupakan upaya untuk meningkatkan kuantitas keterwakilan politik perempuan di Indonesia. 
Representasi perempuan dalam bidang politik dalam dekade terakhir telah menunjukkan peningkatan. Terlihat semakin banyak perempuan yang menduduki lembaga legislatif, maupun eksekutif. 
Meskipun begitu, kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam politik masih cukup besar. Kemajuannya cenderung lambat baik secara jumlah maupun pengaruh yang diberikan. 
Dalam konsep nasionalisme, gender tidak menjadi tolak ukur apakah individu memiliki rasa nasionalisme serta mampu mengaplikasikannya dalam tatanan kehidupan. 
Tidak terpungkiri, bahwa nasionalisme memberikan peran yang cukup besar dalam kemajuan suatu bangsa.
Kemudian timbul stigmatisasi negatif, apakah keterlibatan perempuan di lembaga legislatif merupakan keterwakilan kepentingan partai politik atau kepentingan bersama bagi kaum perempuan. 
Ketika perempuan yang duduk di lembaga legislatif tidak mampu melakukan tawar menawar maka yang terjadi adalah kepentingan partai politik yang lebih dikedepankan. 
Sebagian besar yang terjadi di Indonesia bahwa perempuan yang berada di lembaga legislatif yang mempunyai ikatan lebih kuat dengan partai politiknya akan lebih memperjuangkan kepentingan partai. Tidak jarang kemudian perempuan kurang mempunyai keberanian berseberangan pendapat dengan rekan se-partai-nya.
Kuantitas perempuan dalam keterlibatannya di dunia politik masih belum diiringi dengan lantangnya suara mereka di gedung parlemen, bahkan terkadang kontribusinya masih sering dikesampingkan. Ini menjadi tantangan bagi perempuan, untuk terus menambah kualitas pribadi yang dimilikinya. 
Dalam perpolitikan saat ini, penting kiranya merubah perspektif bahwa perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap bahkan pemanis dalam politik. 
Hak-hak perempuan yang dulu di batasi kesenjangan yang kemudian muncul kesadaran perempuan untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya. 
Sejarah ini mestinya menjadi kekuatan bagi perempuan dalam memaksimalkan kualitas politik dan pemerintahan yang dapat memberikan kontribusi nyata guna perubahan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Perumusan kepentingan perempuan, hadir melalui pengalaman dan fakta empirik berupa diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. 
Berbagai persoalan tersebut kemudian didorong menjadi wacana atau isu diskursus publik yang bisa disuarakan oleh gerakan perempuan. 
Gerakan perempuan perlu merumuskan kepentingan dalam menghadapi momen pemilu untuk bisa diakomodasi oleh partai politik sebagai agenda politik saat berada di parlemen. 
Gerakan perempuan perlu menghadirkan tuntutan kepentingan yang telah dirumuskan (pada momen pemilu) dalam ruang-ruang politik pasca pemilu agar partai politik tidak mangkir dari agenda politik yang telah dituntutkan. 
Oleh sebab itu dalam mengupayakan terwujudnya hal tersebut, perlu adanya pendidikan politik guna meningkatkan kapasitas. 
Dalam hal ini, partai politik dapat memanfaatkan organisasi sayap sebagai sumber kader perempuan yang nantinya siap serta mumpuni untuk menjadi wakil rakyat di parlemen serta memperjuangkan hak kaumnya.
Akan selalu ada peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi politik perempuan di seluruh Indonesia.

Penulis ; Ike Siti Novianingsih, S.I.P

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here