Beranda Tulang Bawang Barat Perpanjangan Jabatan Sekda Kab Tubaba, Umar Ahmad Tetap Berpegang Peraturan,UU.

Perpanjangan Jabatan Sekda Kab Tubaba, Umar Ahmad Tetap Berpegang Peraturan,UU.

25
0

Panaragan – Perpanjangan Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung Yang Kini masih Dijabat oleh Herwan Sahri Serta akan berakhir pada 2 September 2020 Mendatang. H.Umar Ahmad Tetap Berpegang Pada Peraturan Serta Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Yang Sah.

Pro dan kontra perpanjangan jabatan setda tubaba tersebut sudah terjadi beberapa minggu terakhir,berbagai kalangan dari berbagai lapisan masyarakat sudah menunjukan reaksi atas hal tersebut.

Selaku Kepala Daerah Dubaba Umar Ahmad menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, usul, saran, dan kritik dari DPRD, tokoh masyarakat, dan LSM yang meminta jabatan Sekda Tubaba agar dilelang secara terbuka.

Tentunya hal itu sebagai sebuah bentuk demokrasi untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Dan itu merupakan cita-cita bersama dalam membangun kabupaten ini,” demikian kata Bupati, pada 16 Juni 2020

Umar Ahmad berharap kepada semua kalangan yang menyampaikan usul, saran, masukan, dan kritisi yang baik, untuk dapat memahami dan menahan diri, karena proses seleksi terbuka Sekda Tubaba hanya dapat dilakukan bila jabatan tersebut kosong dan telah genap dijabat 5 tahun.

” Kami hargai semua pendapat yang berkembang tentang jabatan Sekda Tubaba, tetapi mohon dipahami juga oleh semua, Saya selaku Bupati, baik bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian, kepala daerah, dan pejabat publik telah dan sedang memproses perpanjangan atau sebaliknya PPTP Sekda Tubaba akan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi, kompetensi PPTP serta kebutuhan organisasi.akan tetapi selaku kepala daerah, tentu saya akan mempertimbangkan masukan, saran, dan kritik,semua hal yang di sampaikan akan saya koordinasikan dengan Gubernur, Mendagri, dan KASN,” ungkapnya

Dijelaskanya,perihal usulan seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) Sekda Tubaba akan berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Sekretaris Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Mengkoordinasikan Sekretariat dan Membantu Bupati Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 133 PP 11 Tahun 2017, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi,” katanya

Menurut Umar, seluruh stacholder diharapkan dapat memahami bahwa jabatan Sekda yang dijabat oleh Herwan Sahri saat ini akan genap 5 tahun pada tanggal 2 September 2020, dan Proses seleksi terbuka hanya dapat dilakukan apabila lowong.

Selanjutnya, terkait perpanjangan sekretaris daerah kabupaten/kota, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 113/11145/SJ Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah menduduki jabatan 5 tahun, dan tetap berpedoman pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

” Saya tentu harus melaksanakan ketentuan tentang ASN dalam kapasitas bupati, selaku pejabat pembina kepegawaian. Bila saya melanggar norma tersebut, tentu saya akan mendapatkan sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan bentuk sanksi tersebut juga sudah diatur oleh undang-undang tersebut,” ungkap Umar

Diakui Umar bahwa jika langsung menggelar seleksi terbuka seperti yang diusulkan, padahal Herwan Sahri masih menjabat dan belum genap 5 tahun maka hal itu termasuk dalam bentuk pelanggaran.

“Ini yang harus kita dihindari terkait dengan Sekda, saya telah berdiskusi dengan Pak Wakil Bupati dan berkoordinasi dengan Gubernur Lampung selaku wakil pemerintah pusat sebagai tindak lanjut Surat Edaran Mendagri dan ketentuan PP 11 Tahun 2017. Proses ini yang sedang saya lakukan,” Kata Bupati Tubaba

Penulis : Zul/1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here