Beranda Bandar Lampung LSM-LPAB Lampung Tengah Laporan Dugaan Mark Up ADD Dan DD Kampung...

LSM-LPAB Lampung Tengah Laporan Dugaan Mark Up ADD Dan DD Kampung Uman Agung Tahun 2019 Ke Kejati

52
0

Bandar Lampung – Selain Lembaga Penggerak Anak Bangsa (LPAB) mendesak Kejaksaaan Tinggi (Kejati) usut tuntas realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Kampung uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah yang diduga syarat Korupsi.

Ketua LPAB, Sofyan AS.ST yang ditemui usai mengirimkan Laporan di Kejati Lampung mengatakan, Pihaknya telah melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui Surat Laporan Nomor 012/LSM-LPAB/Y /DPC/LT/02.2020. perihal dugaan Mark Up Anggaran dan Rekayasa SPJ ADD dan AD Kampung Uman Agung TA 2016, 2017, dan 2018.

Dikatakan Sofyan, hasil investigasi dan kajian konsultan LPAB terindikasi adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1,2 Milliar lebih dalam realisasi pekerjaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), “Pekerjaan fisik maupun non fisik dana di Kampung Uman Agung di duga banyak masalah, sehingga sejak tahun 2016 sampai 2018 terindikasi kerugian negara mencapai 40 % dari total anggaran Rp 3,2 milliar,” tegasnya.

Dijabarkan Sofyan, dugaan korupsi tersebut dilakukan melalui berbagai program kegiatan, diantaranya yakni, program peningkatan jalan (Lapen), pembangunan Posyandu, pembangunan drainase, pembangunan jembatan, dan berbagai program non fisik dengan total anggaran sebanyak Rp 3,5 millar.

Contohnya, kata Sofyan, Program peningkatan dan pengerasan jalan sampai dengan lapen yang dianggarkan pada TA 2016, 2017 dan 2018 di duga tidak sesuai bestek dengan adanya kekurangan fisik volume pekerjaan, sehingga meski baru selesai dikerjakan, kondisinya saat ini sudah mengalami rusak berat.

“Hal tersebut terjadi karena adanya dugaan Mark Up anggaran, yang dilakukan Kepala Kampung, contohnya pembangunan lapen TA 2018 sepanjang 1000 meter dan lebar 3 meter, seharusnya menghabiskan aspal sebanyak 56 drum tetapi realisasinya hanya 19 drum saja, dan seharusnya menggunakan batu belah ukuran 5/7 dan 3/4 akan tetapi hanya menggunakan batu 2/3 1/2 saja,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, imbuh Sofyan, terdapat beberapa kegiatan non fisik yang diduga fiktif dan tidak sesuai dengan jumlah seharusnya, “Contohnya Program pengadaan tenda kematian, seharusnya 4 unit namun direalisasikan 3 unit dan untuk pengadaan kursi plastik harusnya 100 unit namun hanya terealisasi hanya 50 unit saja,” terangnya.

Oleh karna itu, kata Sofyan, pihaknya mendesak Kejati Lampung agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Ia juga meminta agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara transparan dan hasil pemeriksaan dapat dipublikasikan di media.

“Kita lihat saja nanti bagaimana tindak lanjut penangananya, kami masih percaya penyidik Kejati mampu berkerja dengan baik, sehingga penanganan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat dapat diproses sampai ke meja hijau, jangan sampai ada komentar miring dari masyarakat mengenai mandulnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Lampung, Tengah

Tak hanya itu Sofyan juga menyampaikan bahwa akan segera menambahkan laporan Kampung Uman Agung tahun anggaran 2019 yang juga tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada SPJ antara lain pembangunan pengerasan jalan sampai dengan onderlagh yang menggunakan dana desa Rp. 499.485.000 dan pembangunan Gapura sampai menelan Dana ratusan juta rupiah kesemua pembangunan sangat tidak sesuai bestek sesuai pada tahun tersebut di kelola oleh kepala Kampung PJ. Salah satu staf kecamatan bandar mataram jelas sofyan.

 

Penulis : Kcg/Rilis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here