Beranda Tanggamus Inspektorat Tanggamus, Panggil Kakon Campang Tiga

Inspektorat Tanggamus, Panggil Kakon Campang Tiga

82
0

Tanggamus, – Inspektorat Kabupaten Tanggamus Pemanggilan Kepala Pekon Campang Tiga terkait laporan dari masyarakat dengan dugaan klaim hak milik tanah dan Pembangunan fiktif yang di sampaikan LSM Lipan Tanggamus. Rabu, 03 Juni 2020.

Saat di konfirmasi kepada Suyadi, Kepala Pekon Campang Tiga, membenarkan bahwa dirinya sedang dipanggil oleh Inspektorat untuk mengklarifikasi terkait laporan LSM LIPAN terhadap dirinya.

“Ya, tadi saya dipanggil Inspektorat, tapi belum selesai karena waktunya istirahat, sholat dan makan siang,”kata Suyadi saat ditemui di Kantin depan Kantor BPN.

Panggilan ini hanya mengklarifikasi apa yang sebenarnya, karena inikan dugaan hanya salah faham dan akan di luruskan.

“Kalau yang saya dengar inikan berawal dari jual beli lahan antar warga, disitu juga saya sudah cantumkan klarifikasi dari pemberitaan Tim AJOI Tanggamus yang dulu di unggah melalui media sosial Facebook, dan surat penyataannyapun sudah saya tampilkan, tapi disitu ada dugaan dibeli oleh pemerintah pekon,”terangnya.

Menyikapi hal ini, Suyadi hanya menunggu data yang menjawab dari segala keterangan dugaan tersebut.

“Kalau saya sih, cukup sabar aja menghadapi masalah ini, biar data yang menjawab, kalau saya bilang ini benar dan betul bagi saya, itu hanya membela diri bagi saya, karena ini sudah masuk di Inspektorat ,biar Inspektorat yang menjawab benar atau tidaknya,”ucapnya.

Menurut Suyadi, Inspektorat Kabupaten Tanggamus sudah pernah mengkroscek pembangunan yang ada di Pekon Campang Tiga Kecamatan Kotaagung.

“Inspektorat pada tahun 2018 sudah pernah kroscek dilapangan untuk pembangunan di Pekon Campang Tiga, kalau memang pada tahun 2018 ini belum selesai pemeriksaan bahwa disitu ada temuan, secara automatis di tahun 2020 ini tidak akan di layani,”jelasnya.

Suyadi menerangkan mengenai dugaan pembangunan fiktif di Pekon Campang Tiga bahwa disitu masyarakat belum memahami apa itu RKP dan APBDes.

“Kalau yang sudah di ajukan dan ditampilkan di APBDes, semua sudah di bangunkan, kalau masyarakat menduga ada pembangunan fiktif itu mungkin yang di baca RKP. RKP ini bisa saja dimunculkan di dalam musyawarah desa, tetapi keputusannya ada pada Dana Desa, misalnya dari pengajuan RKP timbulnya Rp. 1 milyar bahkan lebih itu karna kemauan dari masyarakat, sedangkan anggaran Dana Desa ini hanya Rp. 600 jt, disitu kita pilah dimana yang paling penting dan yang lebih duku di bangunkan, contohnya Gapura, karna dananya tidak mencukupi, mangkanya tidak di bangunkan,”paparnya.

Suyadi juga menjelaskan beberapa aset pekon di campang tiga yang masuk di Profil Pekon.
“Aset pekon itu banyak, seperti, sekolahan, masjid, puskesdes, balai pekon dan gardu yang kita bangun itu salah satu aset pekon,”pungkasnya

Sampai di terbitkannya berita ini, Pihak Kejari Tanggamus belum bisa di Konfirmasi.

Penulis : Tim AJOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here