Beranda Bandar Lampung DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewah Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI...

DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewah Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI TA 2020

12
0

Bandar Lampung (M9G) – Rapat Paripurna Istimewah di DPRD Provinsi Lampung Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Angaran 2020 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Selasa (27/04)

Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Kepala perwakilan BPK provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung, anggota Forkompinda Provinsi lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri, Para asisten Sekda Provinsi Lampung, Kakanwil, Kepala Dinas, Kepala Biro kantor pusat daerah Provinsi Lampung, pimpinan BUMN dan BUMD.

“pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kekuatan untuk mengikuti dan menjalankan rapat paripurna istimewa ini dan yang kita ketahui bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah Anggara dan Pengawasan, jadi jelas bahwa DPRD mempunyai peran yang sangat besar” ujar Arinal Djunaidi

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni, memeriksa peranan tanggung jawab Keuangan negara yang diutus oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, kemudian hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan undang-undang.

“pelaksanaan rapat paripurna istimewa hari ini didasarkan oleh satu kesepakatan bersama, antara berapakah perwakilan provinsi lampung dengan DPRD provinsi lampung dan kabupaten kota seperti kesepakatan bersama pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian penyempurnaan dan pengangkatan pertama yang pernah dibuat antara BPK RI dengan DPRD tahun 2006” jelasnya

Kemudian, Anggota Lima (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrul Akbar. Mengatakan bahwa kesempatan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ini sangat mengapresiasi, ia mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung beserta jajaran atas kerjasamanya sehingga secara bersama-sama berusaha untuk terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ini merupakan salah satu hal penting yang diatur dan wajib untuk kepala daerah menyusun dan menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berupa laporan keuangan dan ini juga merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan sesuatu sesuai pasal 17 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004” ucap Bahrul Akbar

Dan juga pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa yang mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“opini ini didasarkan pada kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan efektivitas sistem Pengendalian dan pengungkapan yang cukup perlu kami tegaskan kembali bahwa ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa.” Tegas Bahrul Akbar

Kemudian dari pada itu, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung tahun 2020 merupakan termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Lampung untuk Menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-7 kalinya, prestasi ini lah yang akan menjadi momentum untuk terus lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut di pertahankan. (Eli)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here