Bandarlampung – Menjelang libur Natal 2024 dan perayaan Tahun Baru 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memastikan inflasi tetap terjaga dalam sasaran. Pj. Gubernur Lampung memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID untuk memastikan semua kegiatan pengendalian harga berjalan sinergis. Dalam sambutannya, Samsudin, Pj. Gubernur Lampung, mengungkapkan bahwa prioritas menjelang momen Nataru (Natal dan Tahun Baru) adalah memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, serta kelancaran distribusi dan mobilisasi. “TPID akan terus siaga dan bersinergi dalam menjaga risiko inflasi,” ujarnya.
Kegiatan HLM TPID ini dihadiri oleh FORKOPIMDA dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung. Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengajak TPID untuk memperkuat sinergi dalam menjaga daya beli dan inflasi. BI mengapresiasi kinerja TPID di tahun 2024 yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik. Pada November 2024, inflasi di Provinsi Lampung tercatat 1,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 3,47% (yoy) pada Desember 2023. “Harga pangan, baik beras, cabai, maupun bawang merah, terjaga dengan baik. Sinergi dan inovasi TPID terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah. Ia menekankan pentingnya prioritas pada produksi pangan dan pemerataan distribusinya, serta memperkuat sinergi antarinstansi menjelang periode permintaan yang tinggi ini.
BI Lampung memprediksi inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024–2025 akan tetap terjaga di kisaran 2,5±1%, didukung oleh upaya pengendalian inflasi jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, BI mengimbau seluruh anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, dan beras. Untuk stabilitas harga jangka panjang, TPID perlu mengedepankan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Langkah konkret yang ditempuh termasuk digitalisasi data kewaspadaan inflasi pangan (early warning system), perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), pembentukan Toko Pengendalian Inflasi, serta pembaruan teknologi dan digitalisasi pertanian.
Sebagai hasil dari HLM TPID, Pj. Gubernur Lampung menyampaikan tujuh arahan pengendalian inflasi menjelang Nataru. Pertama, intensifkan operasi pasar murah untuk menekan gejolak harga. Kedua, lakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis bersama aparat penegak hukum dan Satgas Pangan, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Ketiga, perkuat ketersediaan pasokan pangan melalui serapan produksi domestik dan perdagangan antar daerah. Keempat, jaga kelancaran distribusi dan armada transportasi dengan menyiapkan skenario untuk menghindari bottleneck. Kelima, pastikan infrastruktur jalan siap digunakan. Keenam, koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat. Ketujuh, pastikan keselamatan masyarakat, wisatawan, serta pekerja yang berperan dalam distribusi bahan pangan.
HLM TPID merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, dengan output berupa arahan Kepala Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan. Kegiatan HLM TPID Provinsi Lampung ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Daerah, Forkopimda, Kepala OPD, instansi vertikal di Provinsi Lampung, serta pelaku usaha strategis, seperti penyedia jasa transportasi dan Pertamina.(*)
